Rakor pembangunan ton TP

Selasa tanggal 12 Mei 2026 pukul 14.00 S.d 16.00 Wib Betempat di Ruang Data Makodim 0624/Kab. Bandung jl. Raya Soreang Cipatik Desa Jatisari Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, *Telah Dilaksanakan Kegiatan Rakor Rencana Pembangunan Yon TP di Wilayah Kec. Kertasari Kab. Bandung di Makodim 0624/Kab. Bandung, yang Dihadiri Lk 30 Orang, *

C. *Paparan Dandim 0624/Kab. Bandung Letkol Kav. Samto Betah, S.Hub.Int. Sbb ;*

Baca juga: Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Satgas Yonif 301/Prabu Kian Santang dari Penugasan Pengamanan PT Freeport Indonesia di Papua

a.  Prinsip Dasar Kodim 0624/Kab. Bandung Dalam Melaksanakan Progam Pembangunan Yon TP diwilayah Desa Cikembang Kec. Kertasari Kab. Bandung

b.  Pertama, legalitas.
Seluruh proses harus sesuai aturan hukum, status aset, administrasi pertanahan, serta ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Dandim 0624/Kab. Bandung Pimpin Upacara Pemakaman Pelda Ujang

c.  Kedua, humanis.
Masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan tidak boleh diposisikan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari warga negara yang harus diajak bicara, didengar, dan dicarikan solusi.

d.  Ketiga, transparan.
Setiap tahapan perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman, isu liar, provokasi, atau informasi yang menyesatkan.

Baca juga: Dandim 0624/Kab. Bandung Pimpin Rakor Pembangunan Batalyon TP

c.  Keempat, kolaboratif.
Program ini tidak dapat berhasil jika hanya dikerjakan oleh TNI. Harus ada sinergi antara TNI, Pemda, PTPN, BPN, Polri, kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat penggarap.

d.  Kelima, berkeadilan.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan markas, tetapi juga dari diterimanya program ini oleh masyarakat tanpa konflik.

Baca juga: Kodam III/Siliwangi Perkuat Jaringan Media Publik Terintegrasi

D. *Adapun Isi Poin Rakor Sbb ;*

1.  Kondisi ini perlu disikapi secara hati hati karena terdapat beberapa potensi persoalan, antara lain :
a.  Potensi penolakan dari masyarakat yang merasa kehilangan sumber penghidupan.
b.  Potensi munculnya provokasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
c.  Potensi kesalahpahaman bahwa TNI akan mengambil lahan secara paksa.
d.  Potensi konflik horizontal antara masyarakat yang mendukung dan menolak.
e.  Potensi hambatan administratif apabila data kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan belum tertata dengan baik.
f.  Manfaat bagi PTPN antara lain:
Mendukung pengamanan aset negara/perusahaan.
g.  Mengurangi potensi penguasaan lahan yang tidak tertib.
Meningkatkan kepastian administrasi terhadap lahan.
h.  Membuka ruang kerja sama strategis dengan TNI dan pemerintah daerah.
Mendorong penyelesaian persoalan lahan secara terukur, bertahap, dan kondusif.

Baca juga: Kodam III/Slw Tingkatkan Pemahaman Anggota Lewat Sosialisasi Penerangan

2.  Manfaat bagi PTPN antara lain :
a.  Mendukung pengamanan aset negara/perusahaan.
b.  Mengurangi potensi penguasaan lahan yang tidak tertib.
Meningkatkan kepastian administrasi terhadap lahan.
c. Membuka ruang kerja sama strategis dengan TNI dan pemerintah daerah.
Mendorong penyelesaian persoalan lahan secara terukur, bertahap, dan kondusif.

3.  Silaturahmi awal dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan para penggarap.
a.  Pendataan masyarakat yang memanfaatkan lahan, termasuk luas garapan, lama penguasaan, jenis tanaman/usaha, dan ketergantungan ekonomi.
b.  Sosialisasi terbuka mengenai tujuan program, status lahan, manfaat pembangunan, serta tahapan pelaksanaan.
c. Membuka ruang dialog dan pengaduan, agar masyarakat tidak merasa diabaikan.
d.  Mendorong Pemda dan pihak terkait menyiapkan opsi solusi sosial, seperti relokasi kegiatan, pola kemitraan, pemberdayaan, pelibatan tenaga kerja, atau bantuan program sesuai ketentuan.
e.  Menghindari tindakan represif, karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat.
f.  Menggunakan pendekatan Babinsa, Babinkamtibmas dan aparat desa, karena mereka paling memahami kondisi sosial masyarakat di lapangan.